Ternate – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan tanah. Hal ini ia sampaikan saat memberikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025).

Dalam orasinya, Nusron menekankan bahwa kebijakan pertanahan bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat. “Transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong reformasi agraria yang berpihak pada masyarakat, sehingga tanah dapat menjadi instrumen keadilan sosial.

Berita selengkapnya dapat diakses melalui situs ATR/BPN.(*)