Jakarta — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran profesi penilai dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada Senin, 23 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy mengapresiasi kontribusi MAPPI sebagai organisasi profesi yang selama ini konsisten menjaga standar, etika, serta kualitas para penilai di Indonesia. Menurutnya, keberadaan organisasi profesi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan sistem penilaian tanah berjalan transparan, akuntabel, dan profesional
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy Dermawan dalam paparannya.
Ia menjelaskan bahwa penilaian tanah memiliki peran vital dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, investasi, hingga transaksi properti. Oleh karena itu, proses penilaian harus dilakukan secara objektif, profesional, dan mengikuti standar yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik ataupun kerugian bagi masyarakat maupun negara.
Menurutnya, profesionalisme penilai sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional. Ketika penilaian dilakukan secara transparan dan berintegritas, maka proses pembangunan dan investasi dapat berjalan lebih lancar serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Wamen ATR/Waka BPN juga menekankan bahwa pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penilaian tanah. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan praktisi dinilai menjadi kunci untuk memperkuat sistem penilaian yang kredibel dan terpercaya.
Ia berharap MAPPI dapat terus berperan aktif dalam membina para penilai agar memiliki kompetensi tinggi, memahami regulasi terbaru, serta mampu menjawab tantangan perkembangan sektor properti dan pertanahan di masa depan.
Webinar nasional tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari penilai profesional, akademisi, praktisi properti, hingga mahasiswa yang tertarik mendalami bidang penilaian aset. Diskusi yang berlangsung juga membahas perkembangan regulasi, standar profesi, serta tantangan penilaian tanah di tengah dinamika pembangunan nasional.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi semakin kuat sehingga sistem penilaian tanah di Indonesia dapat terus berkembang secara profesional, transparan, dan berintegritas.(*)



Tinggalkan Balasan