Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI.

Dalam pemaparannya, Nusron menekankan bahwa selain fokus pada percepatan sertipikasi tanah, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik pertanahan yang kerap menghambat investasi dan pembangunan daerah.

Menurutnya, hingga Triwulan I 2026, berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari mediasi sengketa, penataan ulang administrasi pertanahan, hingga penguatan sistem digital untuk meningkatkan transparansi layanan.

“Penanganan konflik pertanahan menjadi prioritas karena menyangkut kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kami terus berupaya menghadirkan solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan,” jelas Nusron.

Ia menambahkan, percepatan PSN tidak hanya berorientasi pada target fisik, tetapi juga pada kualitas hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dukungan legislatif disebut menjadi kunci penting dalam memperkuat kebijakan yang diambil pemerintah. Kolaborasi lintas sektor juga terus ditingkatkan guna memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ke depan, ATR/BPN akan terus memperkuat inovasi layanan serta mempercepat implementasi program di lapangan demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berkeadilan.(*)