JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh lima kementerian/lembaga pada Senin (17/03/2025) lalu.

Dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/03/2025), Nusron menegaskan bahwa pertemuan rutin setiap bulan akan dilakukan guna memastikan perkembangan serta dinamika proyek ini. “Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan kontrol atas monitoring serta pengembangan proyek ILASPP,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nusron menyebutkan pentingnya integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang di berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG. “Dengan begitu, kadastral bisa tuntas, terutama untuk Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kehutanan, juga APL dan Transmigrasi,” jelasnya.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyambut baik upaya integrasi ini. Menurutnya, program ini sangat membantu dalam pengelolaan lahan transmigrasi. “Kami merasa beruntung telah dilibatkan dalam program ini, karena sangat membantu terutama soal lahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi untuk mendukung ILASPP. “Kami sudah menyiapkan tim teknis yang akan bergerak sesuai kebutuhan peta untuk proyek ini,” ujar Aris.

Turut hadir dalam Rakor ini perwakilan dari berbagai kementerian dan pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati.(*)