Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, kembali menegaskan arah reformasi birokrasi di tubuh Kementerian ATR/BPN saat melantik 79 pejabat struktural, Kamis, 3 Juli 2025. Pelantikan ini dilakukan secara luring dan daring dari Aula Prona, Jakarta, dan menjadi bagian dari konsolidasi organisasi yang telah berjalan selama delapan bulan terakhir.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita menata ulang sistem karier yang lebih adil dan transparan. Kita ingin sistem yang terukur dan memberi kepastian bagi setiap pegawai,” kata Nusron dalam pidatonya.

Dalam pelantikan tersebut, dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Budi Santosa sebagai Kepala Biro SDM dan Einstein Al Makarima Mohammad sebagai Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko. Sisanya merupakan 77 pejabat administrator dari berbagai wilayah Indonesia.

Nusron menyebut, reorganisasi yang dilakukan ATR/BPN saat ini didesain tidak sekadar untuk mengisi posisi kosong, melainkan membangun pola karier nasional. Ia menyebut prinsip yang dipakai adalah sharing the pain, sharing the gain.

“Mutasi tidak boleh berdasarkan kedekatan atau subjektivitas. Meritokrasi harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Nusron juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam struktur organisasi. Menurutnya, sebagai lembaga vertikal, ATR/BPN tidak boleh hanya berpusat di ibu kota atau kota-kota besar.

“Kita harus siap mengabdi di mana pun, dari Sabang sampai Merauke, termasuk daerah-daerah terpencil. Jangan berharap terus berada di zona nyaman,” kata Nusron dengan nada serius.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk bersabar dan mendukung proses penataan yang sedang berjalan, demi memperkuat institusi sebagai lembaga nasional yang profesional dan berintegritas.

“Kita ingin ATR/BPN menjadi instansi nasional yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga kokoh dalam nilai dan integritas,” ujar Nusron mengakhiri sambutannya.

Pelantikan ini diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama ATR/BPN, menandai babak baru dalam proses pembenahan internal kementerian tersebut.(*)