Komitmen memperkuat tata ruang kembali ditegaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Town Hall Meeting yang berlangsung di Jakarta, Senin (09/02/2026). Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa tata ruang memegang peranan strategis dalam menyukseskan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.

 

Ia menjelaskan, agenda besar pemerintah seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta percepatan pembangunan perumahan membutuhkan kepastian peruntukan ruang yang jelas. Tanpa pengendalian tata ruang yang kuat, potensi konflik pemanfaatan lahan akan semakin besar dan dapat menghambat investasi maupun pembangunan infrastruktur.

 

Suyus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata ruang harus mampu menjadi instrumen yang memastikan lahan pertanian produktif tetap terlindungi, kawasan hutan tidak dialihfungsikan secara sembarangan, serta kawasan industri dan permukiman berkembang sesuai rencana.

 

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran ATR/BPN di pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan teknologi. Dengan dukungan sistem informasi geospasial dan pengawasan yang konsisten, diharapkan kebijakan tata ruang dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Jika tata ruang kita kuat, maka pembangunan akan lebih terarah, konflik lahan dapat diminimalisir, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

 

Melalui penguatan tata ruang sebagai panglima pembangunan, ATR/BPN optimistis berbagai program strategis nasional dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan.(*)