Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terbaru yang melarang secara tegas jual beli mayat serta organ tubuh manusia. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh ulama dan ahli hukum Islam dari berbagai daerah, Sabtu (31/8) sebagai respon terhadap kasus perdagangan organ tubuh yang semakin marak.

Fatwa ini menegaskan bahwa aktivitas jual beli mayat dan organ tubuh manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hukum syariah dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, menyatakan, “Kami menilai bahwa perdagangan ini tidak hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga melanggar ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap jasad.”

Menurut fatwa tersebut, praktik ini tidak hanya melibatkan masalah moral dan etika, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, termasuk penyalahgunaan dalam konteks medis dan hukum. MPU Aceh menggarisbawahi bahwa semua pihak harus menjaga keutuhan dan penghormatan terhadap tubuh manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.

Fatwa ini juga menyerukan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik ilegal ini. Selain itu, masyarakat diminta untuk aktif melaporkan setiap dugaan transaksi yang mencurigakan.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap terjaga di tengah masyarakat kita. Kami berharap fatwa ini dapat memberikan pedoman yang jelas dan menjadi dasar tindakan bagi semua pihak terkait,” tambah Tgk. Faisal Ali.

Fatwa ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam penanganan isu perdagangan organ tubuh manusia dan memperkuat komitmen Aceh dalam menegakkan ajaran Islam.(*)