Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suyus Windayana menjelaskan bahwa nilai SAKIP yang tinggi menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%.

“Saat ini, nilai SAKIP kita berada pada predikat BB (Sangat Baik), yang naik dari 69,17 di tahun 2023 menjadi 70,54 pada tahun 2024,” ujar Suyus Windayana saat memberi paparan di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/04/2025).

Suyus Windayana juga menyoroti bahwa peningkatan nilai SAKIP sangat penting bagi keberhasilan Reformasi Birokrasi. Meskipun beberapa indikator telah mencapai target, seperti pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria dan kepastian hak atas tanah, Suyus mengakui adanya kendala pada ketimpangan penguasaan tanah di wilayah padat penduduk seperti Jawa dan Bali.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk menciptakan perencanaan yang lebih strategis dan akurat. Menurutnya, dengan evaluasi yang baik, Kementerian ATR/BPN dapat memperbaiki kelemahan dan memperkuat potensi yang dimiliki.

Evaluasi ini berlangsung dari 21 hingga 25 April 2025, melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah.(*)