Jakarta — Pemerintah pusat mulai mengambil langkah proaktif untuk menghadapi potensi banjir besar yang diprediksi muncul pada Januari–Februari 2026. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan perlunya kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan mitigasi berjalan efektif, terutama melalui penertiban bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai dan area resapan air.

 

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Menurut Nusron, persiapan menghadapi musim hujan tidak boleh dilakukan secara sporadis, melainkan harus dimulai lebih awal lewat pendekatan sistematis dan berbasis tata ruang.

 

“Januari-Februari akan masuk musim hujan. Mana daerah yang berpotensi banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur dan Kawasan Strategis Nasional, kita tertibkan dari sekarang supaya nanti ketika banjir tidak ramai dan saling tuding. Kita mau kerja sistemik,” tegasnya.

 

Langkah penertiban yang dimaksud meliputi pembongkaran bangunan ilegal di bantaran sungai, normalisasi aliran air, serta penataan ulang kawasan resapan seperti waduk, danau, dan situ. Nusron juga menyoroti pentingnya integrasi data tata ruang dengan sistem peringatan cuaca dan hidrologi.

 

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai upaya bersama ini akan memperkuat kerja pemerintah dalam mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi masalah tahunan, khususnya di wilayah padat penduduk.

 

Rapat ini turut dihadiri oleh pejabat eselon I dari kedua kementerian, yang membahas rencana aksi lintas sektor, termasuk pendanaan, pemetaan kawasan rawan bencana, hingga percepatan program rehabilitasi sungai. Pemerintah menargetkan penertiban fisik di beberapa titik kritis dapat dimulai dalam waktu dekat.(*)