Pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang menimpa masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Permasalahan yang berawal dari tumpang tindih pemanfaatan lahan ini berdampak pada pembatalan sertipikat hak milik warga, sehingga memicu kekhawatiran terkait kepastian hukum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi bersama Menteri Transmigrasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sinergi lintas sektor ini dinilai penting mengingat persoalan lahan sering kali melibatkan berbagai kepentingan dan regulasi yang berbeda.

Tumpang tindih pemanfaatan lahan menjadi salah satu tantangan klasik dalam pengelolaan agraria di Indonesia. Dalam kasus ini, masyarakat transmigran yang telah menempati dan mengelola lahan secara sah justru terdampak pembatalan sertipikat, sehingga membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang bijaksana.

Melalui koordinasi intensif, pemerintah berupaya memulihkan hak masyarakat dengan mengembalikan sertipikat hak milik yang dibatalkan serta menata kembali peruntukan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik berkepanjangan, dan memberikan rasa aman bagi warga.

Langkah penyelesaian ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat kecil, khususnya transmigran yang menjadi bagian penting dari pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat, masyarakat berharap persoalan ini segera menemukan titik terang dan menjadi contoh penyelesaian konflik pertanahan yang mengedepankan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak.(*)