Jakarta – Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, lima kementerian dan lembaga negara memperkuat sinergi lewat penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlangsung pada Senin (17/03/2025). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) resmi bergabung dalam kolaborasi untuk mengatasi masalah tata kelola lahan yang kompleks.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya menyebutkan bahwa sinergi antar-kementerian ini menjadi langkah krusial dalam menyelesaikan berbagai masalah pertanahan, terutama yang terkait dengan Reforma Agraria, Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, serta pengelolaan tata ruang yang melibatkan pemerintah daerah.

“Kerja sama ini sangat penting, karena tidak hanya berkaitan dengan kebijakan agraria tetapi juga perencanaan dan pengelolaan ruang yang mendukung pembangunan nasional,” ujar Nusron Wahid. Ia juga menambahkan bahwa proyek ILASPP, yang didanai oleh Bank Dunia, menjadi salah satu contoh implementasi penting dari kolaborasi antar-kementerian ini.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa kepastian tata ruang sangat vital bagi keberlanjutan pembangunan, baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha. Menurutnya, penyelesaian masalah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat penting guna menciptakan ruang yang jelas untuk berbagai kepentingan.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyambut baik kerja sama ini karena akan mempercepat penyelesaian persoalan dalam transmigrasi, terutama masalah legalitas dan kepemilikan lahan yang selama ini menjadi hambatan. Sinergi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelesaian berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang seringkali memerlukan koordinasi lintas sektor.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini membawa harapan baru dalam pengelolaan lahan dan tata ruang yang lebih terintegrasi dan efisien.(*)