Bogor – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pada Kamis (30/10/2025), Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan memimpin langsung pertemuan nasional yang menghadirkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari berbagai daerah. Pertemuan tersebut berfokus pada percepatan penanganan berkas pertanahan yang masih menumpuk berdasarkan hasil laporan Triwulan III tahun 2025.

 

Dalam kegiatan bertajuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan, Wamen Ossy menyampaikan bahwa percepatan ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, tumpukan berkas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat berdampak pada kepercayaan publik serta efektivitas program strategis nasional.

 

“Ini bukan lagi sekadar angka. Setiap berkas adalah hak warga negara yang harus kita layani dengan sungguh-sungguh. Karena itu, kita semua harus punya rasa kepedulian yang tinggi untuk menuntaskan tunggakan ini, terutama para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah,” ujar Wamen Ossy.

 

Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara jajaran Kantah dengan Kantor Wilayah untuk memperkuat pengawasan dan merumuskan langkah kerja yang lebih cepat dan adaptif. Transformasi digital yang telah berjalan juga diminta untuk dimaksimalkan dalam rangka mempercepat pelayanan tanpa mengurangi ketelitian.

 

Selain mengevaluasi capaian dan hambatan, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari pembagian target penyelesaian berkas, perbaikan alur layanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kementerian ATR/BPN juga akan memperkuat supervisi agar setiap Kantah bergerak sesuai rencana percepatan yang telah disepakati.

 

Dengan adanya konsolidasi besar ini, diharapkan seluruh Kantor Pertanahan mampu menyelesaikan tunggakan berkas dalam waktu lebih singkat, sekaligus memberikan layanan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)