Dalam rangka menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara komprehensif. Pembinaan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pegawai memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan harapan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa kompleksitas tugas di bidang agraria dan tata ruang menuntut kesiapan SDM yang mumpuni dan berdaya saing. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi yang digelar pada Senin (12/01/2026) di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Dalu Agung menjelaskan bahwa perbedaan tingkat kompetensi dan pengetahuan antarpegawai dapat menjadi risiko serius apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembinaan SDM harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan memperhatikan karakteristik jabatan serta perkembangan tugas yang diemban.

“Peran pengembangan dan pembinaan SDM sangat dibutuhkan untuk memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan. Kita memiliki SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan dan jabatan, sementara tuntutan pelayanan dari masyarakat semakin tinggi,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan pertanahan dan tata ruang yang transparan, cepat, dan akuntabel. Untuk menjawab tuntutan tersebut, ATR/BPN harus didukung oleh aparatur yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, pemanfaatan teknologi, serta orientasi pelayanan yang kuat.

Rapat pembahasan ini menjadi langkah awal dalam menyelaraskan kebutuhan peningkatan kompetensi dengan arah kebijakan organisasi. Ke depan, hasil pembahasan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier pegawai ATR/BPN.

Dengan penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, ATR/BPN optimistis dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(*)