JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mendorong integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah dalam satu ekosistem informasi pertanahan yang terhubung. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ossy saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (08/10/2026).

Dalam seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy tersebut, Ossy menekankan pentingnya menyatukan berbagai informasi pertanahan agar dapat diakses dan dianalisis secara terpadu.

Menurutnya, integrasi tersebut harus mengarah pada transformasi dari kebijakan One Map menjadi One Parcel, hingga terwujudnya One Integrated Land Information Ecosystem.

“Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, selama ini data hak atas tanah, pemanfaatan ruang, dan nilai tanah masih kerap tersimpan dalam sistem serta basis data yang berbeda. Padahal, seluruh informasi tersebut berkaitan dengan bidang tanah yang sama.

Ossy juga mengingatkan bahwa nilai ekonomi tanah dapat berubah secara signifikan meskipun lokasi dan luasnya tetap sama. Perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, tata ruang, hingga kepastian hukum menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi nilai tanah.

Karena itu, profesi penilai memiliki peran strategis dalam menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhinya.

Dengan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya berfungsi untuk mengetahui harga suatu bidang tanah, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam membaca perkembangan kawasan, mengukur dampak pembangunan infrastruktur, serta memahami konsekuensi ekonomi dari kebijakan tata ruang.

“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini,” tegasnya.

Ossy berharap keterhubungan data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih menyeluruh, mulai dari status kepemilikan, pemanfaatan tanah, hingga perkembangan nilai ekonominya.

Seminar nasional ini turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang sekaligus membuka kegiatan. Peserta berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.